MERDEKA.COM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andi Akmal Pasluddin. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.
"Dia (Andi) dan Ridwan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha lewat pesan singkat, Jumat (15/3).
Belum diketahui apa peran Andi dalam perkara itu. Hari ini KPK juga kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ridwan Hakim, sebagai saksi dalam kasus sama. Ridwan adalah anak Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hilmi Aminuddin. Selain itu, lembaga antikorupsi itu juga memeriksa Arya Abdi Effendi, dalam kapasitas tersangka.
Dalam operasi tangkap tangan pada 28 Januari lalu, KPK berhasil menangkap tiga orang yang langsung ditetapkan menjadi tersangka, dalam perkara dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi. Mereka adalah Arya Abdi Effendi, Juard Effendi, dan Ahmad Fathanah alias Olong Ahmad Fadeli Luran. Sementara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, dijemput tim penyidik KPK sehari setelah operasi penangkapan.
Barang bukti yang disita berupa uang tunai sebesar Rp 1 miliar dari tangan Fathanah. Selain itu, perkara suap itu diduga turut melibatkan unsur gratifikasi seks. Hal itu lantaran dalam operasi, seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Moestopo bernama Maharany Suciyono ikut ditangkap tim KPK, saat bersama Fathanah di Hotel Le Meridien.
KPK sudah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan suap impor daging sapi. Mereka adalah dua Direktur PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi alias Dio dan Juard Effendi, Ahmad Fathanah dan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Dalam perkara ini, Menteri Pertanian, Suswono, serta Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elisabeth Liman, diduga terlibat. Maria adalah ibu dari Arya Abdi Effendi alias Dio. Sementara Juard diketahui paman Arya.
Arya dan Juard sebagai pemberi suap diduga melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara Ahmad dan Luthfie diduga melanggar pasal 12 a atau b, atau pasal 5 ayat 2, atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Mereka kini sudah ditahan di empat lokasi. Arya dan Juard masing-masing dibui di Rumah Tahanan Negara Cipinang, Jakarta Timur, dan Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ahmad Fathanah dijebloskan ke dalam Rutan Kelas I Cipinang cabang KPK. Sementara Luthfi sudah dijebloskan ke Rutan KPK cabang Pomdam Jaya, Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan.
Sejak 6 Maret, KPK resmi menjerat salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi pada Kementerian Pertanian, Ahmad Fathanah, dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut KPK, Fathanah diduga menyamarkan dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan hasil korupsi.
KPK pun sudah menyita beberapa harta milik Fathanah diduga hasil pencucian uang. Aset itu adalah empat mobil mewah, yakni Toyota FJ Cruiser hitam bernomor polisi B 1330 SZZ, Toyota Alphard putih bernomor polisi B 53 FTI, Toyota Land Cruiser Prado TX hitam bernomor polisi B 1739 WFN, dan Mercedes-Benz C 200 hitam bernomor polisi B 8749 BS.
Tiga mobil mewah Fathanah, selain Mercy, dibeli dari ruang pamer mobil impor, William Mobil, terletak di bilangan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nilai empat mobil mewah milik Fathanah itu nilainya ditaksir mencapai Rp 4,3 miliar.
KPK pun menjerat Fathanah dengan Pasal 3, dan atau Pasal 4, dan atau Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Topik pilihan:
Soeharto | Tentara Kuat | Konflik Sabah | Mutilasi Ancol | Polisi Terkaya
Anda sedang membaca artikel tentang
Kasus suap impor daging, KPK panggil wakil ketua DPRD SumSel
Dengan url
http://kriminalitasheboh.blogspot.com/2013/03/kasus-suap-impor-daging-kpk-panggil.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Kasus suap impor daging, KPK panggil wakil ketua DPRD SumSel
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Kasus suap impor daging, KPK panggil wakil ketua DPRD SumSel
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar