Apa peran Maharani dalam pusaran suap impor daging sapi?

MERDEKA.COM,

Peran mahasiswi cantik Maharani masih menjadi teka-teki dalam pengusutan kasus dugaan suap impor daging sapi. Maharani ikut diciduk dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Le Meridien.

Kala itu Rani sapaan Maharani sedang menemani Ahmad Fathonah, yang diduga orang dekat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Ahmad diduga sebagai kurir yang menerima uang dari PT Indoguna Utama, untuk selanjutnya diberikan ke Luthfi.

"Keduanya ditangkap saat keluar dari elevator di lobi hotel," kata Johan Budi SP, kepada merdeka.com, Kamis (31/1). Mengenai apa yang diperbuat Rani bersama Ahmad sebelum ditangkap, Johan mengaku tidak tahu.

Mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta itu sempat diperiksa selama 24 jam. Karena tak ditemukan adanya keterkaitan dalam kasus yang melibatkan petinggi Partai Dakwah, lembaga antikorupsi akhirnya membebaskan Rani pada Kamis dinihari.

Desas-desus soal Rani dengan cepat beredar luas. Dikabarkan keberadaan Rani di Le Meridien tidaklah cuma-cuma, dia dibayar Rp 10 juta. Uang itu yang diambil dari bagian Rp 1 miliar suap yang akan diberikan kepada Luthfi dari, sebuah perusahaan importir daging.

Memang jika melihat penampilannya sungguh aduhai. Perempuan bertubuh semampai, berparas cantik itu terlihat lebih menggoda dengan rok mini yang dikenakannya. Namun saat dicecar sejumlah pertanyaan, Rani memilih bungkam dan langsung pergi dengan menumpangi taksi.

Meski sudah dibebaskan, keterangan Rani masih dibutuhkan KPK. Keterangan Rani akan dipakai untuk menggali informasi soal Ahmad Fathonah yang ditangkap bersamanya.

"Kami ini mempunyai informasi, ya cuma informasi ini pasti akan dipakai secara proporsional untuk kepentingan dari orang yang sekarang sedang diperiksa," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

KPK sudah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan suap impor daging sapi. Mereka adalah dua Direktur PT Indoguna Utama Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi, asisten pribadi Luthfi Hassan Ahmad Fathanah, dan Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaq.

Arya dan Juard sebagai pemberi suap diduga melanggar pasal 5 ayat 1 atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara Ahmad dan Luthfi diduga melanggar pasal 12 a atau b, atau pasal 5 ayat 2, atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.